Pembahasan Simulasi Computer Assisted Test (CAT) bidang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk pelamar CPNS 2019 nomor 21 sampai dengan nomor 30.
Kak Ajaz mengambil langsung soal-soal ini dari Simulasi CAT milik BKN (Badan Kepegawaian Negara) melalui portal resminya cat.bkn.go.id. Pelamar CPNS 2019 dihimbau agar melakukan latihan menjawab soal-soal SKD melalui simulasi CAT tersebut.
Pelamar akan disajikan 100 soal SKD yang terdiri dari 30 soal TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), 35 soal TIU (Tes Intelegensi Umum), dan 35 soal TKP (Tes Karakteristik Pribadi). Usai simulasi, pelamar akan memperoleh skor hasil pengerjaannya.
Karena pada simulasi tersebut tidak ada pembahasannya, silakan menyimak pembahasan di sini sebelum atau sudah simulasi.
Sesering mungkin melakukan simulasi demi kesiapan Anda menghadapi tes SKD CPNS. Jangan khawatir, soal selalu berganti tiap kali Anda melakukan simulasi.
Pelamar akan disajikan 100 soal SKD yang terdiri dari 30 soal TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), 35 soal TIU (Tes Intelegensi Umum), dan 35 soal TKP (Tes Karakteristik Pribadi). Usai simulasi, pelamar akan memperoleh skor hasil pengerjaannya.
Karena pada simulasi tersebut tidak ada pembahasannya, silakan menyimak pembahasan di sini sebelum atau sudah simulasi.
Sesering mungkin melakukan simulasi demi kesiapan Anda menghadapi tes SKD CPNS. Jangan khawatir, soal selalu berganti tiap kali Anda melakukan simulasi.
Soal No. 21
MPR menyelenggarakan sidang guna membahas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lambat ....
| A. | 29 hari |
| B. | 30 hari |
| C. | 40 hari |
| D. | 60 hari |
| E. | 90 hari |
Pembahasan
Pasal 36 ayat (1) UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD berbunyi:MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
Jadi, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari (B).
Soal No. 22
Untuk penggunaan di lapangan umum ukuran bendera Sang Merah Putih yang dipakai adalah ....
| A. | 30 cm × 45 cm |
| B. | 120 cm × 180 cm |
| C. | 36 cm × 54 cm |
| D. | 200 cm × 300 cm |
| E. | 100 cm × 150 cm |
Pembahasan
Ukuran dan penggunaan bendera Sang Merah Putih:- 200 cm × 300 cm, digunakan di lapangan istana kepresidenan
- 120 cm × 180 cm, digunakan di lapangan umum
- 100 cm × 150 cm, digunakan dalam ruangan
- 36 cm × 54 cm, digunakan di mobil kenegaraan yang dikendarai oleh presiden dan wakil presiden
- 30 cm × 45 cm, digunakan pada mobil yang dikendarai oleh pejabat negara
- 20 cm × 30 cm, digunakan pada kendaraan umum
- 100 cm × 150 cm, digunakan pada kapal
- 100 cm × 150 cm, digunakan pada kereta api
- 30 cm × 45 cm, digunakan pada pesawat udara
- 10 cm × 15 cm, digunakan pada meja
Soal No. 23
Komponen utama di negara Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan adalah ….
| A. | Kepolisian Republik Indonesia |
| B. | Resimen Mahasiswa Indonesia |
| C. | Tentara Nasional Indonesia |
| D. | Tentara Nasional Indonesia |
| E. | Kementerian Luar Negeri |
Pembahasan
Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara berbunyi:Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
Jadi, komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan adalah Tentara Nasional Indonesia (C).
Soal No. 24
Menurut pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari ....
| A. | MPR |
| B. | Dewan Perwakilan Rakyat |
| C. | Mahkamah Agung |
| D. | Menteri Hukum dan HAM |
| E. | Dewan Pertimbangan Presiden |
Pembahasan
Sebelum diamandemen, pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan grasi merupakan hak absolut presiden.Setelah diamandemen, pasal 14 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
- Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Soal No. 25
Pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan ....
| A. | TAP MPR |
| B. | Undang-Undang |
| C. | Keppres |
| D. | Perda |
| E. | Inpres |
Pembahasan
Pasal 4 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berbunyi:Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.
Jadi, pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan undang-undang (B).
Soal No. 26
Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam UUD 1945 pada ….
| A. | Bab XIV |
| B. | Bab XV |
| C. | Bab XVI |
| D. | Bab XVII |
| E. | Bab XVIII |
Pembahasan
Pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan adalah:- Pasal 35 (bendera negara)
- Pasal 36 (bahasa negara)
- Pasal 36A (lambang negara)
- Pasal 36B (lagu kebangsaan)
Jadi, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam UUD 1945 pada BAB XV (B).
Soal No. 27
Cerita rakyat yang disebarkan dari mulut ke mulut biasanya tidak dikenal pengarangnya yang disebut ….
| A. | antonim |
| B. | hiponim |
| C. | homonim |
| D. | anonim |
| E. | sinonim |
Pembahasan
Makna istilah pada opsi jawaban adalah sebagai berikut:| antonim | : | lawan kata |
| hiponim | : | hubungan kata umum dan khusus |
| homonim | : | lafal dan ejaan sama, arti berbeda |
| anonim | : | tanpa nama, tidak beridentitas |
| sinonim | : | persamaan kata |
Jadi, cerita rakyat yang disebarkan dari mulut ke mulut biasanya tidak dikenal pengarangnya yang disebut anonim (D).
Soal No. 28
Menurut UUD 1945, mengikuti pendidikan dasar merupakan ….
| A. | hak tiap warga negara |
| B. | kewajiban tiap warga negara |
| C. | hak dan kewajiban tiap warga negara |
| D. | hak anak-anak usia sekolah |
| E. | kewajiban anak-anak usia sekolah |
Pembahasan
Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 berbunyi:Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Jadi, mengikuti pendidikan dasar merupakan kewajiban tiap warga negara (B).
Soal No. 29
Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan ialah ….
| A. | tiap pasal tidak boleh saling bertentangan |
| B. | nilai Pancasila harus ada dalam tiap pasal |
| C. | tiap unsur tersebut harus saling mengisi |
| D. | batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila |
| E. | UUD harus merangkum sila-sila pada Pancasila |
Pembahasan
Pembukaan UUD 1945 adalah cikal bakal dari dasar negara (Pancasila), sedangkan batang tubuh merupakan penjabaran yang lebih rinci dari pembukaan UUD 1945.Jadi, tiap unsur tersebut saling mengisi (B).
Soal No. 30
Undang-undang 23 tahun 2014 tentang ....
| A. | Pemerintahan Daerah |
| B. | Kepabeanan |
| C. | Desa |
| D. | Sistem Pendidikan Nasional |
| E. | Perbendaharaan Negara |
Pembahasan
Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, dan lain-lain.Jadi, undang-undang tersebut tentang Pemerintahan Daerah (A).
Simak Pembahasan Soal SKD CPNS 2019 selengkapnya.
| No. 01 - 10 (TWK) | No. 51 - 60 (TIU) |
| No. 11 - 20 (TWK) | No. 61 - 65 (TIU) |
| No. 21 - 30 (TWK) | No. 66 - 80 (TKP) |
| No. 31 - 40 (TIU) | No. 81 - 90 (TKP) |
| No. 41 - 50 (TIU) | No. 91 - 100 (TKP) |
Simak juga:
Pembahasan TWK SKD CPNS 2019 Bagian 2
Dapatkan pembahasan soal dalam file pdf di sini.
Demikian, berbagi pengetahuan bersama Kak Ajaz. Silakan bertanya di kolom komentar apabila ada pembahasan yang kurang jelas. Semoga berkah.
No comments:
Post a Comment
Maaf, komentar yang tidak berhubungan dengan konten, banyak mengandung singkatan kata, atau mengandung link aktif, tidak kami tayangkan.
Komentar Anda akan kami moderasi sebelum kami tayangkan. Centang 'Notify me' agar Anda mendapat pemberitahuan lewat email bahwa komentar Anda sudah ditayangkan